Teori Birokrasi

TEORI BIROKRASI

Teori ini dikemukan oleh Max Weber dalam buku : The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism. Ia menulis juga buku-buku lain, antara lain adalah The Theory of Social and Economic Organization, buku yang diharapkan Weber menjadi karyanya yang terbesar tetapi tidak dapat diselesaikannya hingga saat ajalnya. Pandangan Weber tentang organisasi tercermin juga pada buku yang berjudul From Max Weber : Essays in Sociology yang diterjemahkan dan disantun oleh H.H. Gerth dan C.Wright.

Kata birokrasi mula-mula berasal dari kata legal-rasional. Organisasi disebut rasional dalam hal penetapan tujuan dan perancangan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut ; organisasi itu legal karena wewenangnya berasal dari seperangkat aturan, prosedur dan peranan yang dirumuskan secara jelas. Menurut Weber bentuk organisasi yang birokratik yang birokratik secara kodratnya adalah bentuk organisasi yang paling efisien. Oleh sebab itu Weber berpendapat bahwa masyarakat perlu membentuk organisasi “baru” yang lain dari organisasi tradisional. Model organisasi “baru” ini (birokratik) mempunyai karakteristik-karakteristik struktural tertentu yang dapat diketemukan disetiap organisasi kompleks dan modern. berkaitan dengan karakteristik-karakteristik perancangan organisasional tersebut, selain paling efisien menurut Weber, model birokratik juga dapat digunakan secara efektif oleh organisasi-organisasi kompleks yang muncul sebagai kebutuhan masyarakat modern. Weber mengemukakan karakteristik-karakteristik birokrasi sebagai berikut :

1.    Pembagian kerja yang jelas. Pembagian kerja atau spesialisasi hendaknya sesuai dengan kemampuan teknisnya.

2.    Hirarki wewenang yang dirumuskan secara baik. Sentralisasi kekuasan berdasarkan suatu hirarki, dimana ada pemisahan yang jelas antara tingkat-tingkat bawahan dan atas-atasan, agar kordinasi terjamin.

3.    Program rasional dalam pencapaian tujuan organisasi. Seleksi dan promosi bagi personalia organisasi didasarkan atas kecakapan teknis, dan pendidikan latihan serta persyaratan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaan tugas.

4.    Sistem prosedur bagi penangan situasi kerja. Perlu adanya catatan tertulis demi kontinyutas, keseragaman (uniformitas), dan untuk maksud-maksud transaksi.

5.    Sistem aturan yang mencakup hak-hak dan kewajiban-kewajiban posisi para pemegang jabatan.

6.    Hubungan-hubungan antar pribadi yang bersifat “impersonal”. Ada pemisahan antara masalah-masalah pribadi dengan persoalan-persoalan resmi (formal) organisasi.

Jadi, birokrasi adalah sebuah model organisasi normatif, yang menekankan struktur dalam organisasi. Unsur-unsur birokrasi masih banyak diketemukan diorganisasi-organisasi modern yang lebih kompleks daripada hubungan “face-to-face” yang sederhana. Organisasi perusahaan, sekolah-sekolah, pemerintah dan organisasi-organisasi besar lainnya banyak mempergunakan konsep-konsep teori birokrasi.